izin usaha jasa konstruksi nasional. 16. izin usaha jasa konstruksi nasional

BERITA TERKINI. com; Telepon : 0765-31222; Fax : 0765-36909; Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi. ) meningkatkan produktivitas 3. 8. Kemudahan Perizinan Berusaha. Terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi. 10. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. untuk maksud tersebut huruf a diatas,. BUJK Nasional bisa memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Klasifikasi dan Kualifikasi sebagai berikut; Permohonan baru hanya bisa diberikan kualifikasi K1 dan M1. Izin Usaha Penanaman Modal Asing yang selanjutnya Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Pasal 14 (1) Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya. Pengertian, Jenis, Bentuk Usaha dan Bidang Jasa Konstruksi Menurut. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah. 15. Jika Anda ingin menyampaikan. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Perizinan Khusus untuk usaha yang melakukan pekerjaan konstruksi sebagai pelaksana, perencana atau pengawas konstruksi. bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 te masyar. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; m. Dalam jasa konstruksi berdasarkan jenis kegiatan usahanya maka digolongkan dalam 3 jenis yaitu : 1. Perusahaan yang bisa mengajukan Izin Usaha Jasa Pertambangan atau IUJP adalah perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai berikut :. konstruksi, untuk dapat melakukan kegiatan usahanya dibutuhkan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Permen PUPR 08/2019. Dalam Pasal 8, UU No. MEMUTUSKAN. Adapun jenis layanan untuk sertifikasi tersebut berupa. Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Pasal 14 (1) Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya. 15. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 11. SIUJK sendiri sesuai bentuknya diklasifikasikan menjadi tiga, sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu: SIUJK PMA - adalah surat izin yang dibutuhkan BUJK PMA untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia, di mana dokumennya dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) SIUJK Nasional - adalah surat izin. Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional: Dicabut: Download. Publikasi. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional berlaku untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa yang sifatnya nasional. Berikut adalah langkah-langkah pendirian bisnis konstruksi di Indonesia: 1. Setiap peserta untuk kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP); b. DARI USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI USAHA A. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Penerapan Online Single Submission (OSS) untuk pengajuan perizinan berusaha berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, Sertifikasi Kompetensi kerja (SKK) Konstruksi. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha jasa kontruksi sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembinaan danPerubahan - Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Jasa Konstruksi . Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah BUJK yang berbentuk BUMN, BUMD, atau BUMS yang seluruh. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat. (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha. Persyaratan yang harus dipenuhi : Formulir Permohonan; Foto copy akte pendirian / perubahan; Foto copy SIUJK lama (apabila ada);Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008Permen PUPR 08/2019 mengatur pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan di daerah mengenai pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi yang meliputi Tanda Daftar Usaha Perseorangan (“ TDUP ”) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (“ IUJK ”) badan usaha. Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya; d. Pasal 17 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tutup. 5. Kepala DPMPTSP. Mohon bisa diberikan format/contoh rekomendasi dari unit kerija/instansi yang. bahwa badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di. n. button. Dalam prosesnya, badan Usaha Jasa Konstruksi untuk mendapatkan/memiliki identitas/Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi salah satu persyaratan legalitasnya adalah harus memiliki Kartu PJTBU, yang proses atau tahapan penerbitannya dilakukan dalam tahapan yang berbeda (dua tahapan) sampai saat ini. 1410/ KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal AsingPemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi. Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 03/Prt/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan. Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya; d. Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 3 13. Pengaduan langsung melalui customer service Kantor DPMPTSP di Mall Pelayanan Publik, Terminal Tipe-A Mangkang Lantai 2, Jl. Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa. redaksi June 13, 2022. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, jenis usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha perkerjaan konstruksi terintegrasi. com, JAKARTA — Pelaku di bidang jasa konstruksi meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sertifikat Penyetaraan adalah tanda bukti hasil penyetaraan kemampuan usaha BUJKA dari Lembaga Tingkat Nasional. Dasar hukum dari IUJK Nasional adalah Peraturan Menteri No. Glosarium. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah. bahwa pengaturan mengenai Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2006 belum sepenuhnya mendorong peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional dan perekonomian nasional sehingga perlu disempurnakan;Usaha Jasa Konstruksi atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi) atau dokumen sejenis lainya dari lembaga terkait 4 Jasa Konsultansi Non-Konstruksi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam kegiatan usaha Jasa Konsultansi atau dokumen sejenis lainya dari lembaga terkait 5 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan LautAturan Pemerintah mengenai perizinan ini adalah: Undang-undang No. STATUS PERATURAN. BUJK dapat mengajukan Permohonan SBU Konstruksi untuk jasa konsultan konstruksi atau pekerjaan konstruksi yang bersifat umum, spsialis atau pekerjaan konstruksi terintegrasi baik untuk permohonan baru, perpanjang atau perubahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 5. id atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Undang-undang No. Sertifikasi. PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL BAB II WEWENANG PEMBERIAN IUJK 1. Portal Perizinan | Kementerian PUPRBadan Usaha Jasa Konstruksi, maka izin usaha jasa konstruksi perlu dilaksanakan secara signifikan, konsisten, efektif dan efisien; c. 8. Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal usaha antara satu atau lebih penanam modal asing dengan satu atau lebih penanam modal dalam negeri. 16. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. IUJK menurut Undang-Undang nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU2/17) adalah adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. 04/PRT/M/2011 Tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa. yakni Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; 3 b. 000: 38: GAPENSI ( Gabungan Pengusaha Nasional Indonesia ) Rp 15. 10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badantambah secara nyata bagi prekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruski yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional atau LPJK Propinsi. Permohonan perubahan IUJP tersebut dapat diterbitkan paling cepat 6 (enam) bulan sejak. 18 Tahun 1999, tentang JASA KONSTRUKSI, memberlakukan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian (SKA) dan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan (tahun 2000). Jakarta - Pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan peraturan ketat bagi kontraktor atau badan usaha jasa konstruksi asing yang beroperasi di Indonesia. Peran Serta Masyarakat Jasa Kontruksi, dimana Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya; b. NIB sekaligus berlaku sebagai:Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. Kualifikasi dari IUJK ini. bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. 2. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2011. - 3 - JDIH Kementerian PUPR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Registrasi Keanggotaan Asosiasi Perusahaan Kontraktor. id-Kabar gembira bagi para pengusaha jasa kontruksi. Permen PUPR 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara. (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha. IUJK Nasional ini adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, kota atau kabupaten kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK Nasional). bangunan sipil. Proses Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Nomor Pendaftaran Perusahaan (TDP): 2 minggu. 04/PRT/M/2011 (Peraturan 4/2011) tentang Panduan Persyaratan Jaminan Izin Bisnis Layanan Konstruksi Nasional. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait. TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI A. yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri; 8. SKT – Sertifikat Keterampilan. 19 November 2019 2707 kali 6833 kali. Kepala Perwakilan adalah orang yang ditunjuk oleh BUJKA. Pendirian PT. Anda di sini ! Proses SKK Kontruksi 1 HARI TERBIT setelah ujian, SBU Jasa Konstruksi 7 HARI TERBIT, ISO 37001 Anti Penyapan 14 HARI TERBIT, IUJP 1 BULAN TERBIT, Bikin PT cuma 4 HARI langsung bisa transaksi. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a baru. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17). IUJK Nasional Jasa Konstruksi. Izin Usaha Jasa Konstruksi. PR LPJK Nasional Created Date: 12/2/2019 3:07:05. bahwa setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda. Selanjutnya IUJK diatur khusus pada pasal 28 dan 29. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 04 / PRT / M / 2011 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : a. 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 / PRT / M / 2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dapat didownload di sini: 1. Pemberian Juknis. izin usaha. BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK Pasal 9 Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK: a. 602/090. Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Mencabut. 2021/No. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa. . dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll. 12 12 Pasal 32 (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 Serta Penetapan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020. com, Jakarta Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSI) meminta keberpihakan pemerintah melalui regulasi yang dapat membangkitkan industri konstruksi pasca Pandemi Covid 19. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2022Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 16. JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan usaha orang perseorangan yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 1,75% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengadaan jasa konstruksi bagi Perusahaan Jasa Konstruksi, perlu diatur tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) Nasional di Kabupaten. com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Basuki Hadimuljono akan. 16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi. ” Seiring perkembangan zaman, kian berkembang pula kebutuhan manusia. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebutlzin Usaha adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. IUJK PMAPedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; b. Dan juga, Anda harus tahu jenis badan usaha apa yang ingin Anda dirikan:. Nasional. menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi. Tentu hal ini dilihat berdasarkan Izin Dasar (mulai dari AKTA Pendirian/Perubahan, SK Menkumham, laporan perpajakan, NIB dengan. Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/ 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 12. Memberikan arah pertumbahan dan perkembangan jasa konstruksi nasional untuk mewujudkan struktur usahayang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Izin Usaha. ) mengembangkan kemampuan 2. KEDUAPULUH EMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 14. klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. C. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. RekamanSertifikatBadan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga. Pekerjaan Konstruksi ini banyak dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Nasional maupun BUJK Asing. id-Kabar gembira bagi para pengusaha jasa kontruksi. Dengan dikeluarkannya UU Cipta Kerja, maka perolehan perizinan berusaha terkait jasa konstruksi saat ini terdiri dari (1) SBU. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi; j. SKK Konstruksi. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebutlzin Usaha adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : a. 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BEKASI, Menimbang : a. 1. SI002. 01-Dk/349, menggantikan kata “Izin Usaha” menjadi “Perizinan Berusaha” yang menyebabkan IUJK atau SIUJK tidak lagi digunakan. yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya; d. Sebagai tindak lanjut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Baik itu dari segi perencanaan, konstruksi, desain, pekerjaan persiapan, hingga kegiatan berkaitan dengan rekayasa konstruksi Selain itu, kegiatan perbaikan bangunan. Judul. SNI ( Standar Nasional Indonesia ) Rp 50. Tanda Daftar Indutri / Ijin Usaha Industri – TDI / IUI. memberikan dukungan dan pelindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; i. Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. 5 tahun 2021. Subjek. BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK Pasal 7 Prinsip pelaksanaan pernberian IUJK: a. 2. Badan / Pengarang. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Loading. SKA – Sertifkat Keahlian. Acuan a. 7. Izin Jasa Konstruksi atau dahulu disebut SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) adalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. Untuk itu. 9. Dapatkan Informasi Lengkap seputar. Ilustrasi. IUJP -. Pasalnya hampir 2 tahun ini, kontraktor nasional mengalami pelambatan yang berakibat pada penurunan pendapatan. yakni Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; 3 b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengadaan jasa konstruksi bagi Perusahaan Jasa Konstruksi, perlu diatur tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) Nasional di Kabupaten. 04 / PRT / M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa sertifikasi,. Berkas ini merupakan dokumen perizinan yang wajib dimiliki oleh para pengusaha di bidang Konstruksi. 369/Kpts/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 16. Halaman ini telah diakses 1751 kali. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI - 20 -. 18. menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat.